Konfesi Sekularisme

Konfesi Sekularisme

Oleh :

Nur Faizin Muhith
Mahasiswa Program Pascasajana Departemen Tafsir dan Ilmu-ilmu
Alquran Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir

Sederhananya, sekularisme adalah paham memisahkan agama dari
kehidupan ekonomi, politik, dan budaya pemeluknya. Agama ditarik
mundur dan dimasukkan ke dalam kamar kecil yang bernama ruang
privasi saja. Menurut mereka yang berpaham sekuler, membawa agama ke
ruang publik adalah 'pemerkosaan' agama dan menjadikannya sebagai
tunggangan kepentingan- kepentingan.

Di Barat, istilah sekularisme sendiri dikenal pertama kali setelah
perang agama 30 tahun yang berakhir dengan perdamaian Westfalia
tahun 1648 M. Awalnya, istilah ini bermakna sempit, kemudian
diperluas penggunaannya oleh GJ Holyoke (1817-1906 M) sehingga
menjadi salah satu term penting dalam diskursus-diskursus politik,
sosial, dan filsafat. Terminologi sekularisme kemudian berkembang
hingga dipahami sebagai memisahkan agama dari negara atau memisahkan
doktrin-dontrin agama dari ranah kehidupan pemeluknya yang umum
(Abdul Wahhab Al-Masiriy: 1999 M). Dalam memahami teks-teks
keagamaan, sekularisme sering melakukan takwil (pelarian teks
agama). Tulisan berikut berusaha menunjukkan bahwa dalam takwil-
takwil 'sekularis' tersimpan konfesi atau bukti, bahwa Islam adalah
agama yang komprehensif: mengatur ekonomi, politik, dan budaya.

Islam dalam politik
Contoh pentakwilan 'sekularis' atas teks agama dalam politik adalah
pentakwilan peperangan dalam Islam. Peperangan dalam Islam
ditafsirkan sebagai peperangan politis yang tidak ada hubungannya
sama sekali dengan agama. Mereka menegaskan bahwa peperangan
bukanlah wilayah agama. Memahami keberadaan agama dalam masalah
peperangan adalah dusta.

Menurut pandangan sekularis, perang Badar terjadi hanya karena
politik perebutan ekonomi (dagangan) antara Rasul yang baru hijrah
ke Madinah dan kuffar Makkah. Saat rombongan Abu Sufyan datang dari
Suriah dengan barang dagangannya, mereka dihadang pasukan Muslimin
dari Madinah sehingga terjadilah perang. Pembebasan kota Makkah
terjadi disebabkan kecintaan Rasulullah SAW dan sahabat muhajirin
kepada tanah tumpah darahnya (hubb al wathan).

Padahal dalam Alquran, yang merupakan first source Islam, kedua
peperangan ini dirambah atau merambah ayat-ayat Alquran. Surat Al
Anfal adalah surat yang dimulai dengan pembahasan rampasan perang
Badar, lalu dilanjutkan kronologi perang sampai ayat 14. Dalam ayat
15 surat tersebut ditegaskan bahwa lari dari medan perang adalah
larangan dan bahkan dosa besar. Surat An Nisa ayat 95 dan seterusnya
juga menjelaskan keutamaan orang-orang yang keluar bertempur di
medan Badar. Pembebasan kota Makkah juga diperintahkan, bahkan satu
surat dalam Alquran dinamai Al Fath yang artinya pembebasan Makkah.

Teks-teks sejenis ayat-ayat Alquran tersebut ditafsirkan sebagai
ayat-ayat politis. Pentakwilan teks-teks agama kepada wilayah
politik seakan menjadi konfesi bahwa agama juga ada di dalam
politik. Ini juga membantah bahwa agama tidak memiliki keberadaan
dalam wilayah politik. Konfesi itu juga membantah statement yang
mengatakan bahwa membawa agama ke dalam wilayah politik adalah
pemerkosaan agama demi kepentingan politik. Contoh lain yang
ditakwil bermotif politik belaka adalah kodifikasi mushaf pada
periode sahabat Utsman RA. Kodifikasi mushaf yang kedua itu sering
ditafsirkan sebagai kodifikasi politik Suku Quraisy untuk
menghegemoni suku-suku Arab lain, sehingga hasil mushaf-nya juga
disebut sebagai mushaf politis. Bila bermotif politik, maka bukankah
ini juga termasuk konfesi sejarah bahwa agama juga merambah wilayah
politik.

Islam dalam budaya
Contoh mudah keberadaan agama dalam budaya yang dapat diambil dari
takwil-takwil sekularis adalah masalah jilbab. Karena agama harus
dikungkung dalam ruang privat, maka menutup rambut bagi Muslimah
juga perlu dilarikan dari wilayah agama ke wilayah budaya. Memakai
jilbab harus datang dari kesadaran tanpa harus dibebani rasa berdosa
karena ia hanya budaya yang diambil dari Arab belaka.

Sekali-kali, ada yang manjelaskan bahwa jilbab adalah ajaran Taurat
dan Injil, bahkan ia adalah budaya sebelum agama Yahudi dan Nasrani.
Namun, ketika ternyata Alquran juga menjelaskan masalah menutup
aurat Muslimah dan mengaturnya, maka Alquran harus ditakwil sebagai
ayat-ayat bias budaya Arab.

Masalah pakaian adalah masalah budaya yang standarnya diukur sesuai
kepantasan setempat, tujuannya adalah agar seseorang tampil dengan
terhormat dan bersajaha. Ini harus dilakukan oleh siapa saja dan
disesuaikan dengan budaya lokal di mana saja. Ia tidak dapat ditarik
ke wilayah agama sehingga agama tak perlu repot-repot ikut
menentukan batasan dan aturannya. Kurang lebih demikianlah
takwil 'sekularis' lain atas hukum jilbab.

Dalam Alquran Surat An-Nur ayat 31 disebutkan, "Dan hendaklah mereka
menutupkan kain kerudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan
perhiasan mereka." Dan dalam Surat Al Ahzab ayat 59 juga
dijelaskan, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh
mereka." Dalam kedua ayat ini, Alquran menjelaskan tata cara menutup
aurat Muslimah. Tata cara itu kemudian pada akhirnya ditemukan
bentuknya sehingga menjadi bentuk jilbab yang dipakai oleh Muslimah
sekarang pada umumnya.

Apabila kita setuju bahwa memakai jilbab adalah bukan termasuk agama
melainkan budaya yang standarnya ditentukan oleh nilai kepantasan,
sementara dengan jelas Alquran (Islam) mengatur batasan dan tata
cara memakainya, maka bukankah ini konfesi bahwa di dalam
penafsiran 'sekularis' terdapat bukti campur tangan agama dalam
wilayah budaya? Ringkasnya, saat paham sekularisme mentakwil teks-
teks keagamaan (Alquran) sebagai teks-teks politik, sosial, ekonomi
dan budaya, maka saat itu juga, sekularisme seakan mengakui dan
berkata: Islam merambah wilayah politik, sosial, budaya, ekonomi,
pemerintahan, etika, moral dan seterusnya.

http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=307797&kat_id=16